BINGUNG REALISASIKAN ANGGARAN

RADAR MALANG, Senin 8 November 2010

Panggar soal Alokasi

untuk Kesehatan

10 Persen pada 2011

GEDUNG DEWAN – Pemberian jatah dana bidang kesehatan 10 persen atau sekitar Rp 100 miliar pada tahun depan untuk kota Malang tampaknya bakal berjalan mulus. Tapi, di sisi lain panggar dan timgar merasa kebingungan untuk memenuhi anggaran tersebut. Sebab, banyak pos anggaran yang harus dikorbankan.

Menurut Priyatmoko Oetomo, wakil ketua Panggar (panitia anggaran) DPRD kota Malang, panitia anggaran DPRD kota Malang menjamin akan memuluskan pengajuan dari Tim Anggaran (Timgar) eksekutif itu menjadi kebijakan daerah.

“Kami tidak akan mencoret, pasti kami loloskan semua. Sangat bagus, kalau dalam pengajuan mereka sudah bisa memberikan jatah 10 persen untuk kesehatan dan 10 persen untuk pendidikan,” kata Priyatmoko Oetomo, wakil ketua Panggar DPRD kota Malang, siang kemarin.

Dengan demikian, sambung Moko, panggilannya, panggar tak perlu susah-susah untuk mencarikan anggaran untuk memenuhi kedua prioritas tersebut. Sebab, biasanya pengajuan timgar masih di bawah ketentuan. Sehingga, panggar harus menghitung ulang anggaran, sehingga jatah program prioritas mendapat porsi anggaran yang pantas.

Dia mengatakan, penyisihan 10 persen untuk kesehatan itu akan menjadi hal yang cukup rumit. Karena, sudah ada jatah 10 persen anggaran untuk pendidikan. Dengan demikian, 20 persen anggaran yang ada, harus disisihkan dan tidak bisa diutak-atik untuk kebutuhan yang lain, selain pendidikan dan kesehatan.

Dengan asumsi anggaran tahun depan sebesar Rp 1 triliun, maka dana yang tak bisa diutak-atik sebesar Rp 200 miliar. Jatah itu, Rp 100 miliar untuk pendidikan dan Rp 100 miliar untuk kesehatan.

Sementara, menurut dia, pada saat realisasi anggaran pendidikan 10 persen, panggar dan timgar cukup kebingunan untuk memenuhi anggaran tersebut. Bahkan, menurut dia juga banyak yang harus dikorbankan. Terlebih lagi, hampir separo anggaran sudah dihabiskan untuk membayar gaji pegawai. Dari total anggaran sekitar Rp 1 triliun, anggaran yang diserap untuk gaji Rp 453,8 miliar.

Seperti diberitakan, Pemkot Malang tak bisa lagi berkelit untuk tidak mengalokasikan dana kesehatan 10 persen dari APBD. (yak/lia)